Azrul Hasibuan
President Mahasiswa
Universitas Al-washliyah
Munculnya
orang-orang yang ingin menjadi pemimpin secara instant akibat dari pengkaderan
kepemimpinan, saat ini, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya
dan mereka tidak dapat memenuhi kriteria yang diharapkan sehingga dapat
menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Hal ini dapat
menimbulkan berbagai persoalan dalam pengambilan keputusan dan penentuan
kebijakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Meskipun
pemimpin telah memiliki tiga gaya kepemimpinan dalam mengambil keputusan yaitu
pragmatisme, memiliki orientasi mencapai tujuan rasional (goal oriented),
dan pertimbangan ideologi yang dianut.
Guna menentukan
kebijaksanaan, strategi dan upaya dalam mengatasi kelemahan pelaksanaan
pengkaderan kepemimpinan, kita harus memahami karakter kepemimpinan yang
berwawasan kebangsaan yaitu bersifat egaliter, kesetaraan, dan religius.
Bersifat egaliter yaitu kepemimpinan yang menyatu dengan yang dipimpinnya.
Pendekatan yang digunakan bukan pendekatan kekuasaan, apalagi kekuatan,
melainkan dengan menempatkan diri sebagai penggerak, pendorong, dan panutan.
Kesetaraan adalah penghayatan pimpinan terhadap ‘hakikat ke-Indonesia-an adalah
keberagaman’, sehingga mapu bersikap anti diskriminatif, memberi perhatian,
sentuhan dan perlakuan yang setara. religius berdasarkan Pembukaan UUD 1945 :
“Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa …” seorang pemimpin akan memiliki
norma, etika dan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya bangsa.
Karakter
Kepemimpinan yang Berwawasan Kebangsaan dalam perspektif manajemen modern harus
:
1.
Berbasis
Kompetensi. seorang pemimpin harus memiliki komitmen kebangsaan yang kuat serta
berpegang kepada normanorma dasar kebangsaan Indonesia, tentu saja juga
mentaati azasazas kebangsaan Indonesia. Kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan
harus berbasis kompetensi, meliputi hard competency yang berupa knowledge dan
skill, dalam arti bahwa seorang pemimpin yang berwawasan kebangsaan harus
memiliki kapabilitas untuk menyusun perencanaan yang komprehensif dan visioner.
Dan seorang pemimpin yang berwawasan kebangsaan melaksanakan program dan
kegiatannya harus secara benar, serta menghadapi tantangan dan masalah yang muncul
serta dilengkapi dengan soft competency yang implementasinya dapat dilihat dari
etika, etos kerja, moralitas, responsibility, dan integritas.
2.
Efisien dan
Efektif. Pemimpin yang berwawasan kebangsaan mampu berpikir dan bertindak
efisien dan efektif dalam pemanfaatan sumber daya dan waktu, tidak bergerak di
dalam ranah wacana tetapi lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang
merupakan implementasi dari program-program yang dibuatnya.
3.
Akuntabel.
Implementasi dari kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan harus selalu terukur
dalam arti bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan langkah yang diambil harus
auditable baik pada aspek prosedur, aspek hukum dan aspek finansial. Hal ini
sangan diperlukan transparansi yang proposional, dalam arti membuka kepada
publik tentang latar belakang kebijakan, hasil serta evaluasi atas pelaksanaan
program-program. Transparansi perlu untuk membangun kepercayaan masyarakat dan
menyerap sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat.
4.
Pandai menyikapi
perubahan. Dalam menyikapi situasi dan kondisi NKRI, pemimpin yang berwawasan
kebangsaan perlu kesiapan, kemauan untuk berubah karena hanya dengan
perubahanlah tujuan kebangsaan dapat dicapai serta kemampuan dan kemauan untuk
menahan diri dari keinginan untuk bertengkar dan untuk saling menyalahkan.
Pemimpin yang berwawasan kebangsaan harus mampu menciptakan keinginan untuk
berubah, tentu saja ke arah yang lebih baik sebagai pra kondisi penyelamatan
bangsa, dan mengawalinya dari merubah diri sendiri dan kelompoknya.
Model Pembinaan
Kader Kepemimpinan yang Berwawasan Kebangsaan. Masyarakat Indonesia sebagai
sumber daya manusia yang berpendidikan dan menjadi calon pemimpin melalui
rekruitmen Aparatur Pemerintah, Partai Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat
sesuai dengan kemauan, kemampuan dan bakat masing-masing. Masing-masing
kelompok mengadakan seleksi dalam rangka pembinaan dan meningkatkan kualitas
kader melalui pendidikan, serta penugasan secara berjenjang dan berlanjut
disesuaikan dengan kondisi dan potensi kelembagaan tersebut.
a.
Pembinaan kader Kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan pada kalangan birokrat
diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya, dengan ciri-ciri sebagai
berikut :
o Prosedur
untuk merekrut calon birokrat harus dilaksanakan secara terbuka sehingga dapat
memunculkan calon-calon terbaik. Sistem terbuka ini dapat mencegah terjadinya
KKN.
o Manajemen
sumber daya manusia pada jajaran birokrat diarahkan pada terbentuknya
profesionalisme anggota. Penerapan sistem kepangkatan dan senioritas perlu
ditinjau sehingga untuk menduduki suatu jabatan tidak ditentukan dengan
senioritas tetapi ditentukan oleh kompetensi atau melalui uji kompetensi dan
kredibilitasnya.
o Program
pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada anggota harus disesuaikan dengan
tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi. Perlu adanya seleksi
secara terbuka sebelum mengikuti pendidikan dan pelatihan sehingga calon
perserta didik yang terbaik mendapatkan kesempatan pertama untuk mengikuti
diklat.
o Perlunya
peningkatan kesejahteraan dan pendapatan para birokrat untuk mengurangi
tindakan KKN. Penegakka hukum harus dilaksanakan secara konsisten pada jajaran
birokrat.
o Kinerja
birokrat hendaknya dijadikan teladan bagi rakyat. Kebanggaan sebagai anggota
birokrat perlu terus dipupuk dan dipelihara melalui pemberian penghargaan bagi
yang berprestasi.
b.
Partai Politik diharapkan dapat menjadi partai yang modern. Ciri-ciri partai
modern yang berkaitan dengan pembinaan kader kepemimpinan adalah sebagai
berikut :
o Ada
perangkat yang tegas dan teratur untuk mengatur sistem rekruitmen dengan tujuan
untuk mencegah terjadinya inkonsistensi dalam kepemimpinan partai. Sistem yang
tegas dapat menghindari ketergantungan partai terhadap seseorang sehingga
eksistensi partai tergantung pada sistem partai.
o Meningkatkan
persyaratan pendidikan formal tertentu minimal Diploma 3 bagi kader partai
politik yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu sehingga anggota
parpol memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengontrol Aparatur Pemerintah.
o Parpol
diarahkan untuk merumuskan platform yang sama terhadap kedudukan Pancasila
sehingga tidak lagi mempersoalkan masalah ideologi.
o Keteladan
parpol diarahkan pada terwujudnya budaya demokratis sehingga tidak terjadi
penggembosanpenggembosan baik secara intern maupun ekstern di dalam tubuh
parpol akibat dari kekalahan maupun kemenangan pemilihan calon pemimpin. Hal
ini memerlukan komunikasi politik yang dapat mencairkan ketegangan antar
anggota partai maupun antar partai. Pembinaan kader kepemimpinan bertujuan
untuk mencari kader-kader yang mampu bekerja dalam sistem partai modern.
c.
Pembinaan kader kepemimpinan di kalangan independen bertujuan untuk
menghasilkan kader yang mampu memperjuangkan kepentingan rakyat melalui wadah
lembaga independen. Ciri-ciri pembinaan kader kepemimpinan di kalangan
independen antara lain sebagai berikut :
o Seleksi
kepemimpinan pada Ormas/LSM harus demokratis, sehingga kader terbaik akan
tampil memimpin.
o Perlunya
peningkatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan fungsi dan lingkup
Ormas/LSM sehingga dapat diperoleh kader yang berkualitas.
o Diperlukan
komunikasi politik antara masyarakat dan Ormas/LSM sehingga masyarakat memiliki
dasar untuk melakukan penilaian terhadap Ormas/LSM. Penilaian ini nantinya
dapat digunakan sebagai bahan untuk seleksi kepemimpinan.
Mudah-mudahan Partai
Politik / Ormas / LSM dapat memilih orang-orang yang ingin menjadi
pemimpin memiliki prestasi dan reputasi serta berkualitas, bukan yang
menebar ranjau dan jebakan politik yang membingungkan dan menyesatkan rakyat.
Aminnnnnnnn........!!
